Oleh : Mella Syaftiani
Food and Agriculture Organization (FAO) meluncurkan kampanye untuk mempromosikan perempuan sebagai pemangku kepentingan utama di bidang investasi pertanian di benua Afrika, bekerja sama dengan legislator regional untuk memperkuat kerangka hukum. FAO menyarankan pembentukan koalisi anggota parlemen daerah untuk mempengaruhi lembaga-lembaga kebijakan di Afrika dan memberi perempuan hak yang setara dengan laki-laki dalam ekonomi pertanian. (AA.com, 2020).
Gambar 1.1 : Petani Wanita di Afrika
Perempuan merupakan salah satu partisipan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi pertanian yang cukup besar. Berdasarkan data dari FAO Focus (2009), kontribusi perempuan mampu memproduksi 60% hingga 80% pangan di sebagian besar negara-negara berkembang dan bertanggung jawab pada sebagian produksi pangan dunia dengan kontribusi pada setiap subsistem pertanian. Namun, di Afrika perempuan tidak begitu mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam hal ekonomi pertanian.
Hambatan terbesar bagi kesetaraan gender di Afrika Sub-Sahara adalah uang. Menurut Bank Dunia, tingkat laki-laki yang mempunyai rekening bank di Afrika berada pada angka 48%, sedangkan perempuan berada pada angka 37%. Meskipun persentase tersebut sama rendahnya bagi laki-laki dan perempuan, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang semakin besar selama beberapa tahun terakhir.
Hambatan-hambatan di atas mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial dan ekonomi. Sebagai permulaan, kurangnya modal menyebabkan perempuan kesulitan untuk membeli benih dan pupuk berkualitas, atau bahkan untuk mempunyai akses terhadap lahan pertanian. Hasil panen di wilayah ini jauh di bawah rata-rata global, yang sebagian disebabkan karena perempuan tidak dapat mencukupi investasi untuk kegiatan operasional mereka. (Kemdikbud, 2020)
Gambar 1.2 : Seorang Pria sedang membajak sawah di Kenya
Menurut FAO, perempuan mewakili hampir 45 persen dari total tenaga kerja di bidang pertanian. Kontribusi perempuan dalam bidang pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar, tetapi hak mereka atas perlakuan bekerja dalam bidang pertanian memiliki kesenjangan yang cukup besar dengan laki-laki. Oleh karena itu, FAO sejak tahun 2015, bersama para pemimpin dunia merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang harus direalisasikan pada 2030 untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi serta menghilangkan diskriminasi berbasis gender.
Selain itu, beberapa kebijakan yang bisa diupayakan pemerintah bersama FAO dalam mengatasi bias gender dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti berikut (Siagiaan, 2015):
1. Memutakhirkan data peran perempuan pada sektor pertanian
Selama ini peran perempuan sering tidak diperhitungkan, bahkan luput dari survey atau sensus. Hal ini berakibat pada lahirnya kebijakan yang bias gender. Untuk itu perlu pemutakhiran data mengenai peran perempuan (kuantitas dan jenis) dalam sektor pertanian.
2. Meningkatkan akses perempuan ke sumber daya
Akses ke sumber daya adalah penting untuk meningkatkan produktifitas pertanian, karena perempuan memainkan peran krusial dalam sektor ini, peningkatan produktivitas akan sangat tergantung pada kesempatan mereka mengakses sumber daya.
3. Meningkatkan akses perempuan ke modal atau kredit
Konsekuensi langsung dari akses terbatasnya perempuan ke lahan adalah akses kredit yang terbatas. Di pedesaan, lahan pertanian digunakan sebagai agunan pinjaman dari bank. Kalau perempuan tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan, maka dapat dipastikan mereka- terutama perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga akan kesulitan meminjam uang ke bank.
4. Meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam organisasi masyarakat
Keikutsertaan perempuan dalam organisasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan akses mereka ke sumber informasi. Organisasi ini akan dapat menyalurkan aspirasi perempuan (petani) baik ke pemerintah maupun ke lembaga lain yang dapat mendukung peran mereka.
5. Meningkatkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan
Kita harus mengakui bahwa banyak pekerjaan hanya di peruntukkan pada lelaki walaupun sebenarnya pekerjaan itu dapat dilakukan oleh perempuan. Penyediaan kesempatan kerja seharusnya tidak boleh diskriminatif.
6. Meningkatkan akses perempuan ke pelatihan dan penyuluhan
Sudah saatnya kesempatan pelatihan dan penyuluhan, secara proporsional disediakan bagi perempuan. Ini dapat dilakukan melalui diseminasi inovasi dengan mengggunakan berbagai saluran komunikasi yang sesuai.
7. Meningkatkan komitmen politik pemberdayaan perempuan
Salah satu kekhawatiran dampak implementasi otonomi daerah adalah berkurangnya perhatian terhadap perempuan yang disebabkan kecilnya partisipasi perempuan dalam politik. Untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan gender.
Kebijakan yang dilakukan di atas apabila bisa terlaksana dan terealisasikan dengan baik, maka bias gender ini bisa diakhiri dengan kampanye yang dilakukan oleh FAO demi kesetaraan gender bagi perempuan Afrika terutama yang berkontribusi dalam bidang pertanian.
Source :
1. https://www.aa.com.tr/id/dunia/fao-luncurkan-kampanye-untuk-akhiri-bias-gender-dalam-pertanian-afrika diakses pada tanggal 2 April 2020
2. http://p4tkbahasa.kemdikbud.go.id/2020/02/03/gender-responsive-pedagogy-di-benua-afrika diakses pada tanggal 4 April 2020
3. https://www.kompasiana.com/ojhy/5a10dba24d669139e837f6d4/peran-perempuan-dalam-pertanian diakses pada tanggal 4 April 2020
Yorumlar