The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi regional di Asia Tenggra yang dibentuk pada tahun 1967. ASEAN terbentuk berdasarkan prinsip-prisip yang dispakati bersama oleh Negara-negara anggota ASEAN tersebut. Salah satu prinsip yang berusaha di ciptakan oleh ASEAN adalah prinsip demokrasi yang harus diterapkan oleh anggota-anggota ASEAN. Tapi belum secara keseluruhan Prinsip tersebut Diterapkan. Ada beberapa Negara yang terbilang belum maju untuk iklim demokrasinya seperti Myanmar yang disibukan pembersihan etinis rohingya.
Konflik dan kekerasan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang terjadi di Myanmar hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Banyaknya faktor yang menjadi akar konflik dalam perseteruan di Myanmar membuat kasus-kasusnya menjadi sorotan dunia internasional. Rohingnya sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar kerap mendapatkan perlakukan diskriminasi dan tidak manusiawi, kondisi etnis Rohingnya yang beragama Islam sering terkucilkan oleh etnis mayoritas yang beragama Budha.
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menurut Abraham Lincoln. Tetapi nyatanya prinsip demokrasi di Myanmar nilih. Tekanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan ke pada etnis Rohingya membuat cacatnya demokrasi di Myanmar. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM terhadap warga Rohingya tersebut adalah salah satu bentuk kegagalan demokrasi yang di idam-idamkan oleh ASEAN secara keseluruhan.
Mencipkan iklim demokrasi secara keseluruhan memang menjadi tantangan besar untuk ASEAN sebagai wadah kerjasama regional Asia Tenggara. Untuk menjalakan rezim yang telah di sepakati bersama oleh Negara anggota ASEAN seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN SINGLE WINDOW (ASW), ASEAN OPEN SKY (AOK) dan lain-lain, diperlukan dukungan dari internal Negara-negara tersebut. Namun komitmen bersama tersebut telah rusak karena pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya dari tanah kelahirannya di Myanmar.
Lantas bagaimana ASEAN menanggapi krisis rohingya di Myanmar? Bagaimana peran ASEAN dalam pembentukan iklim demokrasi di Myanmar?
Sebagai Organisasi Regional di Asia Tenggara, ASEAN telah banyak menuaika penggaruh dan menjalan perannya dalam mewujudkan proses demokratisasi bagi negara-negara anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Sejak tahun 1998, rezim militer yang telah berkembang di Myanmar menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengutuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar. Berkembangnya rezim militer di Myanmar juga menuai banyak simpati dari masyarakan internasional. Bahkan Dunia Internasional mengecam pemerintahan Myanmar yang melanggar HAM dan membuat surutnya demokrasi di Negara tersebut.
Prinsip non-interference yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan soft way (ASEAN way) lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena/forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya.
Meskipun telah ada upaya penyelesaian dari ASEAN, namun krisis kemanusiaan di Rohingya sendiri belum terselesaikan. Jika belum terselesaikan maka iklim demokrasi di Myanmar pun belum sepenuhnya berjalan. Dan juga akan berdampak pada rezim-rezim ASEAN yang sudah di sepakati bersama. Seharusnya rezim-rezim tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan dari internal Negara-negara ASEAN tersebut.
Untuk membangun Iklim demokrasi yang di idam-idamkan oleh ASEAN. Seperti yang terdapat pada prinsip-prinsip ASEAN, perlu adanya kolektivitas antara pemerintah dan rakyat. Itu sebabnya demokrasi sangatlah penting untuk membangun kolektivitas antara pemerintah dan rakya. Selain itu, untuk membentuk masyarakat ASEAN yang demokratis, perlu adanya integrasi yang dapat menimbulkan interaksi antar masyarakat-masyarakat di ASEAN.
- Penulis
Mustika
UPN Veteran Yogyakarta
Peringkat 7 Call for Essay KOIN 2018
Comments