Sebagai sebuah negara yang baru berumur 72 tahun pasca kemerdekaan, sangat menarik untuk mengamati dinamika dan perkembangan proses demokrasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Dewan HAM PBB pada 2016 lalu, ternyata Indonesia mendapat nilai Indeks Total Demokrasi tertinggi dibanding negara-negara lain di rumpun ASEAN. Indonesia mendapat nilai 6,97 persen, sementara itu Filiphina 6,94 persen, Malaysia 6,54 persen, Singapura 6,38 persen, dan Thailand 4,97 persen. Sebuah apresiasi bagi Indonesia karena indeks tersebut dapat menjadi indikator kita sebagai negara demokrasi dan sebagai sebuah sebuah negara yang terus berupaya mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Menelisik sejarah, Indonesia telah melewati proses yang sangat panjang untuk menuju seperti sekarang. Pada masa orde baru, Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang kurang demokratis dengan pemimpinnya yang cenderung otoriter militer dan pembatasan kebebasan berbicara maupun berekspresi. Belum lagi pada masa tersebut juga dinilai masih ada beberapa isu pelanggaran HAM yang mencederai nilai demokrasi pada masanya. Barulah setelah reformasi, embrio demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat. Sedikit demi sedikit kemunduran demokrasi dalam negara Indonesia hilang, bahkan ketika di era SBY salah satu prestasi yang patut kita apresiasi adalah kebebasan pers yang dibuka dengan lebar dimana pada masa inilah masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan opini dan kritikannya terhadap pemerintah, termasuk presiden. Berlanjut di era kepemimpinan Jokowi dengan pembawaannya yang sederhana dan merakyat juga telah menghilangkan kesan batasan ekslusifitas antara pemerintah (presiden) dengan rakyatnya.
Dalam usaha untuk terus mengemban dan menjunjung nilai-nilai demokrasi di tengah era globalisasi, tentu hal tersebut bukanlah hal yang bagi Indonesia. Banyak permasalahan nasional atau domestik yang sebenarnya masih menjadi pekerjaan rumah dan tantangan di Indonesia. Contohnya adalah penyelesaian masalah HAM di masa lalu yang dinilai menjadi hal penting untuk segera diselesaikan pemerintah dan instansi yang berwenang seperti Kejaksaan Agung. Sebagai sebuah negara yang sangat heterogen, isu hoax dan SARA juga masih menjadi tantangan bagi Indonesia karena beberapa waktu terakhir isu Agama menjadi isu yang sangat sensitif dan dinilai telah diangkat untuk agenda politik. Maka kita perlu memandang secara bijak pada setiap permasalahan tersebut dari berbagai sisi, apakah itu sebuah proses pendewasaan demokrasi atau malah proses kemunduran demokrasi.
Di tingkat regional, Indonesia telah berhasil menjadi leader dan hegemon dalam organisasi kawasan ASEAN. Selain sebagai pencetus terbentuknya organisasi ASEAN, dalam berbagai sektor Indonesia Indonesia juga banyak terlibat dalam pengambilan peran penting. Contohnya adalah peran Menlu RI Retno Marsudi beberapa waktu terakhir dalam keterlibatannya pada kasus krisis kemanusiaan Rohingnya di Myanmar. Sebagai sebuah negara yang dinilai paling maju dan stabil dari sisi demokrasi di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus lebih aktif dan giat lagi dalam mendorong agenda demokrasi dikawasan regional, yaitu ASEAN. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena jika kita mau melihat secara jernih, ada kecendurungan kemunduran demokrasi di ASEAN. Hal ini menjadi penting karena demokrasi di tingkat ASEAN cenderung semu dan kabur, contohnya adalah pemilu yang terkesan formalitas di Thailand dan pelanggaran HAM di Rohingya, Myanmar.
Ada satu prinsip di ASEAN yang harus dipegang erat yaitu Non-intervention. Prinsip ini terkesan membuat ASEAN tidak dapat mengambil sikap dan keputusan tegas terhadap permasalahan yang menerpa di ASEAN karena keputusan dikembalikan kepada negara yang bersangkutan. Hal inilah yang kemudian membuat sengketa tersebut sulit untuk mencapai titik solusi. Disatu sisi, ASEAN memiliki impian untuk dapat terintegrasi seperti organisasi kawasan Uni Eropa, namun kestabilan politik dan HAM sebagai unsur demokrasi belum dapat diterapkan di ASEAN. Hal ini menjadi tantangan Indonesia sebagai leader dan hegemon dalam ASEAN karena Indonesia melalui ASEAN memiliki peran penting dalam dinamika dan konflik di ASEAN sebagai kumpulan negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi. Kestabilan politik menjadi poin penting karena akan menunjang kepada kestabilan ekonomi. Harapannya adalah ketika kestabilan politik dan ekonomi terus diupayakan, maka integrasi ekonomi dan politik di ASEAN akan dapat tercapai secara beriringan.
- Penulis
Iqbal Fadhil
UPN Veteran Yogyakarta
Peringkat 6 Call for Essay KOIN 2018
Comments