Demokrasi dan HAM tidaklah hal yang baru bagi negara-negara ASEAN. Penandatanganan Piagam ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIII ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 merupakan pemacu bagi ASEAN untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan penegakan hukum, melindungi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental, sebagaimana termasuk dalam Piagam ASEAN. Namun, praktiknya hal itu di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk diimplementasikan.
Kasus Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam menjadi menarik untuk dibahas keempat negara tersebut memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yang cenderung masih otoriter. KLMV merupakan kelompok negara anggota ASEAN yang baru bergabung setelah tahun 1990-an. Sebut saja Kamboja baru bergabung di ASEAN pada tanggal 30 April 1999, Laos pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Pemerintahan Myanmar,Laos Kamboja dan Vietnam memiliki perbandingan demokrasi yang berbeda-beda seperti :
Peranan ASEAN kepada keempat negara KLMV adalah sebagai berikut:
Penghentian kekerasan di berbagai tingkatan. ASEAN mendukung dan mendorong penghapusan kekerasan HAM dan tindakan kriminal demokrasi misalnya penyerangan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah.
Penyelesaian damai dan rekonsiliasi. ASEAN mengarahkan proses politik di negara-negara KLMV harus mengarah pada penciptaan kehidupan yang bermartabat, baik dalam rangka kebebasan politik maupun kesejahteraan ekonomi secara merata.
Jaminan kebebasan politik secara bertahap. ASEAN menyarankan pemerintah KMLV menciptakan ruang politik yang demokratis dengan menjamin terpenuhinya kebebasan politik dengan terlebih dulu menghapuskan praktik-praktik kekerasan, termasuk dalam kekerasan struktural, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pemerintah nasional harus menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya pendidikan dan kesehatan misalnya dengan cara memperbaiki fasilitas pelayanan publik berlandaskan perubahan kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat miskin.
Penegakan hukum secara tegas dan adil. Pemberdayaan hukum secara adil berkaitan dengan prinsip good governance yang membutuhkan kepemimpinan tegas diikuti dengan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan serta sistem reward and punishment .
Meskipun pelaksanaan demokrasi dan HAM di KLMV cenderung lebih sulit dibandingkan di negara-negara ASEAN yang lain, KLMV tetap harus berupaya secara optimal untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan di dalam Piagam ASEAN. Keberhasilan dalam melaksanakan kesepakatan Piagam ASEAN akan menjadi indikator penting untuk menguji dan membuktikan kemampuan ASEAN, baik dalam memenuhi komitmen politik secara regional, maupun dalam mendukung konsep demokrasi yang berlaku universal. Dengan demikian, Piagam ASEAN belum cukup untuk membuktikan eksistensi ASEAN tanpa kemampuan untuk menjalankan prinsip demokrasi, HAM, penegakan hukum, pemerintahan yang baik, dan kebebasan fundamental.
- Penulis
Marta Silalahi
UPN Veteran Yogyakarta
Peringkat 9 Call for Essay KOIN 2018
Comments