Oleh : Ketut Yudhi Krisna Dwipayana
United Nations Ocean Conference kembali dilaksanakan tahun ini setelah meredanya pandemi Covid 19 selama kurang lebih 2 tahun. Konferensi ini diadakan pada tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2022 yang bertempat di Lisbon, Portugal. United Nations Ocean Conference ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 yang dimana diadakan di New York. Konferensi ini membahas tentang pemanfaatan dan perlindungan laut yang diikuti oleh berbagai organisasi dan lembaga internasional yang terutama bergerak di bidang kelautan.
Di tahun ini, United Nations Ocean Conference membahas pemanfaatan dan perlindungan laut berkelanjutan. Tentunya adanya konferensi ini merupakan langkah penting dan tepat, dimana ekosistem laut saat ini sedang tidak sehat dan banyaknya kerusakan diakibatkan banyaknya pencemaran yang dilakukan yang tentunya akan mengancam keberlangsungan ekosistem laut. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menegaskan untuk lebih berkomitmen dalam ekosistem laut ini. Dalam konferensi ini menciptakan Deklarasi Lisbon, yang dimana disetujui oleh para peserta UN Ocean Conference 2022. Dimana mendeklarasikan tindakan dalam melindungi laut dengan menggunakan sains dan inovasi dari berbagai ilmu untuk mengantisipasi keadaan darurat lautan dewasa ini. Dalam deklarasi tersebut juga menjelaskan bahwa berbagai pihak harus memiliki ambisi yang besar dalam membuat sebuah tindakan yang tegas dan efektif dalam memperbaiki dan melindungi ekosistem laut serta lebih meningkatkan kemampuan dalam bidang kelautan, tidak hanya itu mereka juga dituntut untuk mengumpulkan berbagai data yang akurat demi melancarkan berbagai kebijakan yang dijalankan, sehingga nantinya komitmen yang disepakati di Deklarasi Lisbon akan tercapai setidaknya 30% dalam hal perlindungan laut serta mencapai 100 persen dalam pemanfaatan laut.
Dalam mensukseskan Deklarasi Lisbon tersebut, IUCN memberikan arahan kepada para pemerintah, organisasi internasional, dan pihak lain untuk meningkatkan pendanaan di bidang kelautan. Pendanaan tersebut nantinya akan meliputi kapasitas dan sumber daya manusia, pembangkitan konservasi laut. IUCN mendesak hal tersebut dikarenakan angka anggaran di bidang kelautan masih terbilang kecil seperti hanya 1,6% dari Bantuan Pembangunan Luar Negeri (Overseas Development Aid) dan 1,7% dari anggaran penelitian global yang disumbangkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), tentunya hal ini sangat disayangkan mengingat laut adalah salah satu ekosistem terbesar di dunia.
Tidak hanya memberikan arahan, IUCN juga membuat beberapa rancangan yang diarahkan ke berbagai aktor internasional dan akan dilaksanakan selama beberapa bulan. Terdapat 6 rancangan arahan dalam mensukseskan pemanfaatan dan perlindungan ekosistem laut. Pertama yaitu diperlukannya negosiasi instrumen nasional yang nantinya akan berada dalam hukum internasional tentang pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem dan sumber daya alam laut secara berkelanjutan di bawah naungan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) Pada tahun 2022.
Kedua yaitu pada tahun 2030, negara sudah harus berkomitmen dalam melindungi ekosistem laut di wilayahnya kurang lebih 30% dan harus memfokuskan dalam keanekaragaman hayati serta ekosistem laut dengan memakai berbagai cara salah satunya yaitu konservasi kawasan yang dinilai berpotensi dan efektif. Contohnya seperti Indonesia yang berhasil konservasi raja ampat dan mendapatkan pujian dari IUCN.
Ketiga yaitu negara perlu melakukan propaganda di bidang moratorium eksploitasi mineral laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Selain itu, negara juga harus bekerjasama dengan pihak lain seperti organisasi internasional dalam membuat kampanye yang menyerukan untuk adanya pemeliharaan ekosistem laut serta kewaspadaan tentang tindakan manusia yang merusak ekosistem laut sehingga dapat diharapkan aksi tersebut mulai berkurang pada beberapa tahun mendatang.
Selanjutnya negara perlu melakukan berbagai kebijakan yang efektif dalam menangani ekosistem laut. Dilansir dari laman iucn.org, negara harus melakukan peningkatan implementasi dan investasi Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions) kelautan dan pesisir. Peningkatan ini harus sesuai dengan kebijakan dan keadaan iklim nasionalnya, rencana adaptasi nasional (National Adaptation Plans), dan dengan kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contributions).
Kelima yaitu IUCN menyuruh negara dan organisasi internasional lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu kelautan yang nantinya akan lebih mengetahui tentang ekosistem laut dan dapat bermanfaat bagi para anggota maupun masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang ilmu kelautan ini negara ataupun organisasi internasional dapat memberikan informasi yang akurat serta bisa menjalankan kebijakan maupun program yang sangat efektif sehingga dapat menghasilkan program ataupun kebijakan yang lebih baik untuk pemanfaatan dan pembangunan laut berkelanjutan.
Terakhir adalah negara harus mengurangi polusi sampah plastik di lautan dan dituntut untuk membuat kebijakan yang berguna dalam menangani sampah plastik,dikarenakan sampah plastik adalah polusi terbesar dan berbahaya bagi ekosistem laut yang bisa merusak kadar air, hewan dan karang di lautan. 6 arahan tersebut tentunya akan menghasilkan hal positif di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan laut berkelanjutan. Enam arahan IUCN tersebut juga mensukseskan Deklarasi Lisbon yang muncul dari United Nations Ocean Conference 2022. Tentunya hal ini perlu dukungan dari negara dan organisasi internasional, karena hal tersebut tidak akan sukses jika tidak adanya dukungan secara langsung dari negara dan organisasi internasional.
Comments